Muslim Rohingya Dibantai, Karena Menolak Jadi Budhis

LAHORE - Syed Munawar Hasan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas derita yang dialami Muslim Rohingya di Myanmar.

Pimpinan partai Islam utama di Pakistan, Jamaat Islami (JI) ini, mengatakan, ratusan ribu Muslim Rohingya dibunuh dan disiksa karena menolak untuk meninggalkan agama mereka. 

"Komunitas dunia, terutama pemimpin-peminpin Muslim, harusnya melakukan tekanan diplomatik terhadap pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekejaman mereka terhadap populasi Muslim dan melindungi hak-hak asasi mereka," kata dia seperti dilansir The News International, Kamis (26/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menemui delegasi Muslim Myanmar di Mansoora. Dalam kesempatan itu, para delegasi mengungkapkan segala penderitaan yang dialami warga Muslim Rohingya. Pimpinan delegasi, Noor Husain Arakani mengatakan, warga Muslim Myanmar dipaksa untuk berpindah agama ke Budha. Jika menolak, maka mereka akan mendapat tindakan brutal.

"Mereka dipaksa untuk memakan daging babi dan minum minuman keras. Kasus pemerkosaan oleh gerombolan gang meningkat. Di beberapa tempat, orang-orang Muslim dibakar hidup-hidup. Mereka bahkan tidak diperbolehkan untuk menggunakan telepon seluler. Faktanya, pemerintah Myanmar ingin membersihkan Myanmar dari populasi Muslim," tandasnya.

Sementara itu di Indonesia Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menilai, tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya sudah mengarah ke pembersihan etnis. Tindakan ini diperkirakannya akan terus berlanjut, kecuali pemerintah Myanmar mau membuka kebijakan politik.

''(Kebijakan politiknya) yaitu untuk menerima mereka sebagai bagian dari warga muslim Arakan dan bagian dari warga negara Myanmar. Lalu segala bentuk diskriminasi dihentikan,'' kata Mahfudz kepada wartawan, Kamis (26/7).

Jika hal ini dilakukan, lanjutnya, maka Myanmar akan mencatat capaian besar dalam proses demokratisasi yang tengah dijalankan. Myanmar juga bakal menjadi pijakan sangat penting dalam mengelola pluralisme secara demokratis di Myanmar.

Selama ini, Mahfudz menilai, pemerintah Myanmar telah melakukan pengabaian terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. ''Itu artinya, semua unsur di Myanmar bertanggung jawab terhadap ethnic cleansing yang sedang dan terus terjadi,'' papar Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. [RE/PUBLIKA].